Ketua Komisi II DPRD Lotim Minta Maaf Atas Pernyataannya Soal Status Puskesmas Masbagik
LOMBOK TIMUR Nusrapost.com -- Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur (Lotim) M Waes Al-Qarni akhirnya meminta maaf atas tudingan di sebuah media online yang menyudutkan dirinya tentang perubahan status Puskesmas Masbagik yang akan di rubah menjadi tipe D.
Dalam penjelasanya Legislator yang terpilih dari Partai Amanat Nasional (PAN) itu menerangkan bahwa peristiwa itu bermula saat salah seorang jurnalis berkunjung ke rumahnya pada Rabu (9/3/2022) kemarin, untuk menanyakan hasil hearing Komisi II bersama teman-teman Formabes terkait perubahan status PKM Masbagik menjadi rumah sakit tipe D.
Dari pertanyaan itu, ia pun menjelaskan tentang proses perubahannya yang telah dilaksanakan bahkan telah dianggarkan sebesar 750 juta dari pemerintah daerah. Sehingga saat ini prosesnya memasuki tahap lelang pada Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULPBJ).
Sebagai ketua komisi II DPRD Lombok Timur Lanjut Waes, dirinya begitu mendukung pembangunan tersebut dan dukungan itu telah disampaikan saat penyampaian pandangan fraksi pada saat LKPJ pada tahun 2021 silam, yang dibuktikan dengan pembuatan surat rekomendasi agar bupati segera menerbitkan SK terkait dengan perubahannya.
"InsyaAllah, bulan juni-juli sudah mulai eksen, untuk pembenahan semua fasilitas untuk memenuhi syarat sebagai rumah sakit tipe D," tuturnya.
Dirinya kemudian membantah dengan tegas, bahwa ia tidak pernah membuat pernyataan dengan mengatakan perubahan status PKM Masbagik menjadi beban baru bagi pemerintah daerah.
"Kalo dikatakan beban, brarti itu hanya sekedar wacana saja. Tapi ini kan prosesnya sudah berjalan. Brarti ini bukan beban, dan kita tunggu saja eksennya,"kata dia menegaskan.
Meski begitu, dengan rendah hati dirinya menyampaikan permintaan maaf kepada seluruh masyarakat Masbagik, jika ada kalimat maupun ucapan yang keliru.
"Saya minta maaf jika saya keliru maupun salah ucap saat menyampaikan. Tetapi sekali lagi saya tegaskan, bahwa saya tidak pernah mengatakan menjadi beban baru pemerintah daerah,"tandasnya (np).
Post a Comment