PC PMII Lotim Tuding Dikbud Jadi Makelar Soal Ujian Hingga Jual Beli SK
 |
| Ahmad Muzakkir Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Cabang Lombok Timur |
LOMBOK TIMUR Nusrapost.com -- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur di tuding jadi Makelar dalam pengadaan soal ujian hingga Jual beli SK. Tudingan itu dilontarkan dalam aksi demonstrasi yang dilakukan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Lombok Timur Kamis (31/3/2022).
Dalam orasinya, Ketua Umum PC PMII Lotim Ahmad Muzakir menyebutkan, kebijakan yang dikeluarkan pihak dinas dinilainya sangat janggal, karena sebelumnya melalui surat edaran yang di keluarkan, sekolah di minta untuk pengadaan sendiri soal ujian bagi siswa namun dalam praktiknya berbeda.
Oleh karenanya, Ia mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat untuk mengusut dugaan monopoli pengadaan soal ujian siswa sekolah dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dianggarkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan dikomandoi oknum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Lombok Timur.
"Ini sangat janggal, dan harus diusut tuntas. Dikbud Lombok Timur membodohi siswa, karena soal yang dijual, ternyata tidak sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Dari itu Kejaksaan harus mengusut tuntas praktek ini," katanya.
Selain dugaan monopoli soal ujian, Ia juga menyoroti tentang terjadinya praktik jual beli SK Honor Daerah di lingkup Dikbud Lombok Timur, khususnya SK bagi tenaga pendidik (guru, red), di mana bagi guru yang ingin mendapat SK, harus membayar Rp5 juta bahkan lebih.
"Mirisnya bagi guru yang ingin mendapatkan SK, mereka harus mengeluarkan dana Rp5 juta, tentu itu sangat besar bagi guru berstatus honor," ulasnya.
Terkait itu, massa aksi mendesak kepada Bupati Lombok Timur, HM Sukiman Azmy untuk mengevaluasi dan atau memberhentikan Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas Dikbud Lombok Timur karena dinilai gagal dan tidak becus mengurus dunia pendidikan Lombok Timur.
"Kami meminta Bapak Bupati yang terhormat untuk mengevaluasi dan menonjobkan Kadis dan Sekdis Dikbud Lombok Timur, karena mereka tidak becus mengurus pendidikan di daerah ini," katanya.
Dihubungi terpisah, Kepala Dinas Dikbud Lombok Timur, Dewanto Hady dikonfirmasi terkait aksi demonstrasi yang dilakukan oleh massa PMII terkait persoalan dugaan monopoli soal ujian dan jual beli SK, tidak memberikan tanggapan, dan menyatakan sedang mengikuti rapat.
"Saya sedang rapat," balasnya singkat. (np)
Post a Comment