Ratusan Juta Utang PDAM Lotim Diduga Mengalir Ke Karyawan
 |
| Suasana Hearing LK2T bersam DPRD Lotim dan PLt Direktur PDAM |
Lombok Timur Nusrapost.com -- Lembaga Kajian Kebijakan dan Transparansi (LK2T) Lombok Timur melakukan hearing dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur, Senin 15 Agustus 2022.
Dalam hearing itu, Ketua Harian LK2T, Yuza menyebutkan, bahwa sesuai hasil kajian yang dilakukan, pihaknya menemukan banyak kejanggalan dalam manajemen Perusahan Daerah Air Minum (PDAM) dan disinyalir mengalami banyak kerugian. Hal itupu dikuatkan berdasarkan hasil audit dari Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2020-2021 yang mana dalam audit itu terdapat kerugian sebanyak 4 Milyar lebih yang tidak dijelaskan dalam pelaporannya.
Selain itu, dalam laporan RKAP itu terdapat juga, hutang piutang yang tidak bisa dijelaskan kemana arahnya. Apakah hutang karyawan atau hutang pelanggan. Bahkan pada laporan itu, ditemukan ada banyak bahasa pembayaran seperti bayar dimuka, yang juga tidak diketahui arahnya. Apakah ke pemerintah daerah ataukah ke Bank dengan nominalnya yang tidak sedikit, yakni sekitar Rp 700 Juta lebih.
"Dilaporan ini juga didapati hutang karyawan sebesar Rp 278 juta yang tidak bisa dijelaskan. Kami heran dengan kondisi PDAM ini, dari perusahaan air, lama-lama berubah jadi simpan pinjam," cetusnya.
Dalam kesempatan itu, Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur, Hasan Rahman yang memimpin jalannya hearing menyebutkan, bahwa persoalan data hutang piutang pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang masih berceceran di beberapa pegawai juga pernah dipersoalkan oleh Dewan pada tahu 2021 lalu sebelum menjadi kajian dari LK2T.
Selain menyoroti persoalan itu, Politisi Partai Golkar itu juga mendapati hal-hal yang masih membengkak pada PDAM seperti di tahun 2020-2021. Contohnya seperti model tata kelola perusahaan tersebut.
"Perusahaan harusnya dikelola oleh perseroan terbatas (PT) seperti di Bandung Jawa Barat, Bali, dan kota-kota besar yang tujuannya profit bukan menjual jasa semata," ujarnya
Bahkan, orang-orang yang mengelola perusahaan adalah orang profesional, sehingga tidak pernah diganti karena kepentingan politik. Menyinggung adanya Plt yang memimpin Perusahan daerah itu, Rahman, mengaku bersyukur, karena menurutnya kalau dipegang orang lain (gerbong-gerbongan,red) maka akan ada konflik kepentingan, yang berakibat buruk pada perusahaan kedepannya.
"Terhadap Plt yang melebihi masa 6 bulan bekerja, tidak menjadi masalah yang terpenting bisa membuat perusahaan sehat dan bisa menghasilkan uang. Bila perlu Plt tersebut harus tegas dengan lakukan pengurangan karyawan,"Ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Lombok Timur M. Badran Achsyid mengakui bahwa PDAM dari dulu begitu seksi untuk dibicarakan sebab akan mengelola masalah sumber kehidupan manusia dan lainnya yakni air. Oleh karenanya masyarakat pun banyak yang menyuarakannya. Terutama menyangkut pelayanan terhadap pelanggan. Dari itu Politisi Partai Gerindra itu, mengingatkan agar PDAM dapat meningkatkan kinerja, baik manajemen, pelayanan dan sebagainya.
Terlebih setiap menghadapi musim hujan tiba, yang mana kodisi air PDAM pada saat ini selalui keruh. Yang tentunya hal tersebut juga harus menjadi pertimbangan ketika akan menaikan tarif.
"Tapi alhamdulillah di 2021 ini dari hasil audit BPKP dinyatakan sehat. Saya berharap PDAM ini pelayanannya diperbaiki," katanya
Sementara itu, Dalam kesempatan itu, Plt Direktur PDAM Mudhan, mengungkapan bahwa pada tahun 2021 kas perusahaan sebesar Rp 3 milyar.
"Sesuai dengan hasil audit dari BPKP pada tahun 2020 PDAM Lombok Timur dinyatakan tidak sehat namuQn di 2021 dikategorikan sehat," ungkapnya. (np)
Post a Comment