Side Event G20, Gubernur NTB Minta OJK dan BI Gencar Sosialisasikan Inklusi Keuangan Digital Pada Masyarakat

Penulis : nusrapost.com August 22, 2022 0

Nusrapost.com -- Gubernur, Dr. H. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc. meminta kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tengara Barat untuk lebih gencar mensosialisasikan inklusi keuangan digital kepada masyarakat luas di Nusa Tenggara Barat. 

Hal tersebut disampaikan saat Bang Zul, sapaan Gubernur, menjadi Keynote Speaker pada acara Talkshow on Strategic Issues in G20: "Digital Literacy to Optimize Financial Inclusion", di Hotel Prime Park Mataram pada Senin 22 Agustus 2022. 

Dalam kesempatan tersebut, Bang Zul menyampaikan bahwa mensosialisasikan inklusi keuangan digital kepada masyarakat merupakan tantangan yang sangat berat bagi OJK dan BI. Hal tersebut dikarenakan masih minimnya pemahaman literasi finansial masyarakat. 

"Oleh karena itu kami berharap OJK dan BANK Indonesia itu menghampiri karena mengubah mental yang seperti ini tidak sederhana. Datangi pondok peantren, datangi organisasi kepemudaan, sosialisasikan ke pondok pesantren. Kalau di Amerika terkenal dengan permainan monopoli sudah tahu apa itu inclusion," tutur Bang Zul. 

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia di NTB, Heru Saptaji menuturkan Kondisi perekonomian di NTB relatif masih berlangsung baik. 

"2022 kemarin kita tumbuh 7,3 persen dan berkurang kita ke 5,99 persen sehingga overall ditahun 2022 ini kita masih optimis mampu mencapai pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6,4 hingga 7,2 persen," tuturnya. 

Kondisi demikian, dijelaskan Heru, juga ditopang oleh study intra sistem keuangan yang solid dan terjaga dengan baik. Pertumbuhan dari pihak ketiga mencapai 13,71 persen, pertumbuhan tertitik 6,05 persen dengan MPL 1,67 persen dan laba 10,67 persen. 

Tentunya kondisi ini dibantu juga dengan sistem pembayaran yang memang memberikan nilai positif khususnya sistem pembayaran non-tunai yang meningkat secara signifikan dan rata-rata kalau kita melihat bahwa arah kebutuhan produk di provinsi Nusa Tenggara Barat terus bisa tertata dengan baik. (*)