Pemuda & Masyarakat Dukung BPD, Usut Tuntas 446 Juta Dana Bumdes Kotaraja Yang Tidak Jelas Arahnya.

Penulis : nusrapost.com February 11, 2023 0

Winda Larasani Aktivis Perempuan Lombok Timur 

Lombok Timur Nusrapost.com -- Adanya penyertaan modal pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) "Muda Karya Mandiri" Kotaraja Kecamatan Sikur Lombok Timur tahun 2020 lalu, dengan jumlah sekitar -+446 Juta, yang sampai kini tidak jelas arah peruntukannya, membuat pemuda dan masyarakat Desa Kotaraja angkat bicara.

Yang mana pada persoalan tersebut, mereka mendukung penuh langkah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berencana akan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit dana Bumdes yang nilainya cukup mencengangkan. Langkah itu, lantaran pemuda dan masyarakat tidak pernah melihat aktivitas nyata pada kantor Bumdes yang dimaksud.

"Kami sebagai Masyarakat, mendukung penuh langkah BPD yang akan mengusut tuntas anggaran Bumdes Kotaraja, yang jumlahnya ratusan juta ini,"Ungkap salah seorang Masyarakat Kotaraja berinisial M saat dikonfirmasi Jum'at (10/02/2023).

Menurutnya, upaya yang kini akan dilakukan BPD dalam menjalankan tugasnya di desa sudah tepat, oleh karenanya, penting, sebagai masyarakat memberikan dukungan penuh, agar anggaran yang memang menjadi hak-hak masyarakat dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

"Ini anggaran besar dan penting untuk dijelaskan, kemana arah penggunaannya oleh pengurus Bumdes. Sebab kalau tidak, maka jelas hak-hak kami sudah dihilangkan oleh mereka,"tutur pria yang juga bekerja sebagai buruh serabutan itu, sembari menampakkan aura kegeraman di raut wajahnya.

Jangan sampai nanti dalam menyelesaikan permasalah ini, katanya, wakil kami yakni BPD bekerja setengah-setengah tanpa menghasilkan solusi atau pengembalian pada anggaran yang begitu Funtastis tersebut.

"Intinya kami sebagai Masyarakat mendukung penuh, BPD Kotaraja dalam mengusut persoalan ini. Agar fungsinya sebagai wakil kami terdengar di masyarakat,"ujarnya.

Senada dengan itu, salah seorang aktivis perempuan Desa Kotaraja bernama Winda Larasani mengaku, memang sejak beberapa bulan terakhir ini, persolan Dana Bumdes yang terbilang besar ini tengah menjadi perhatian serius masyarakat. Pasalnya anggaran tersebut sampai kini masih belum jelas kemana berlabuhnya. Dari itu, iapun menanyakan kejelasan anggaran tersebut.

"Kemana anggaran itu, Apakah sudah habis digunakan untuk usaha ataukah memang sudah habis untuk keperluan lain,"katanya tegas.

Kalau memang ada usaha, lanjutnya kami sebagai masyarakat perlu mengetahui dimana pengurus Bumdes melakukan kegiatan usaha. Buktinya sampai saat ini aktivitas usaha yang dijalankan terutama dikantor Bumdes tidak ada. Yang ada hanya nama Bumdesnya saja terpampang.

Oleh karena hal itu, Ia mendukung upaya BPD setempat agar dana Bumdes yang begitu besar di perjelas arah nya dan dapat dipertanggungjawabkan.

"Ini harus segera diusut agar apa yang dicita-citakan sejak pendiriannya, untuk mensejahterakan masyarakat bisa tercapai,"katanya.

Dari itu, Ia berharap kepada semua anggota BPD, agar satu suara, untuk terus menyuarakan aspirasi masyarakat terutama soal penyelamatan anggaran Bumdes yang nilainya begitu besar.

"Harapan kami, BPD jangan kendor menyuarakan dan menyampaikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Jangan sampai juga atas peristiwa ini, kami nantinya hilang kepercayaan pada BPD karena tidak mampu mengusut, dana Bumdes yang tidak jelas dikemanakan oleh pengurusnya,"tutupnya.

Selain itu, Dukung pada BPD Desa Kotaraja dalam mengusut tuntas anggaran Bumdes tersebut juga datang dari seorang pemuda berinisial TJ, Dimana dalam hal itu, Ia mendukung penuh langkah BPD untuk mengusut kejelasan dana masyarakat itu, yang tujuannya agar ada transparansi dari pengurus Bumdes dan terus memberikan laporan kepada pemerintah desa untuk diketahui masyarakat luas.

"Laporan realisasinya penting di ketahui agar kami percaya bahwa pejabat Bumdes ini mampu menjalankan amanah yang diemban. Tentunya agar kami juga tidak terus-terusan berprasangka negatif pada pengurusnya,"Tutupnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Ketua BPD Kotaraja telah mengatakan bahwa, dalam waktu dekat pihaknya akan meminta lembaga yang berwenang dalam hal ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk turun melakukan audit. Hal demikian karena pihaknya telah beberapa kali meminta pada pengurus Bumdes Kotaraja yang lama agar memberikan laporan secara berkala realisasi pengguanaan anggaran tersebut ke pemerintah desa tetapi hal itu tidak dilakukan.

Adapun untuk diketahui, realisasi anggaran, yang digelontorkan pemerintah desa pada  Bumdes "Muda Karya Mandiri" Kotaraja pada tahun 2020 silam mencapai 400 juta yang diterimanya secara bertahap yakni ditermin pertama sekitar 100 juta, kemudian di termin kedua 200 juta dan termin ketiga 100 juta. Sehingga ditahun tersebut jumlah anggarannya mencapai 400 juta.

Tetapi pada tahun anggaran 2019 ternyata pemerintah desa Kotaraja juga memberikan penyertaan modal pada Bumdes sekitar 60 juta namun oleh pengurusnya pada saat itu,  pernah dikembalikan sekitar 46 juta. Jadi total anggaran yang dipegang pengurus Bumdes tahun 2020 sejumlah 446 juta. (np)