Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah, Sekda Tekankan SPBE dan SDM
Lombok Timur Nusrapost.com
-- Menyusul akan berakhirnya rencana
pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2018-2023, sementara Pemilihan
Kepala Daerah (Pilkada) serentak baru dijadwalkan pada November 2024, maka
dibutuhkan dokumen perencanaan jangka menengah antara sebagai pedoman penjabat
bupati untuk pembangunan selama jangka waktu 2024-2026 atau sampai
ditetapkannya Peraturan Daerah tentang RPJMD yang merupakan penjabaran
Visi-Misi Bupati dan Wakil Bupati hasil Pilkada serentak.
Terkait hal itu Sekretaris Daerah Lombok Timur H.Muhammad Juini
Taofik berharap kepada peserta forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan
rancangan awal rencana pembangunan daerah (RPD) kabupaten Lombok Timur tahun
2024-2026 untuk memberikan masukan dan saran yang akan memperkaya draf atau
rancangan dokumen tersebut. Forum yang dihadiri seluruh pimpinan OPD,
Asisten, staf ahli, Camat, akademisi, organisasi kemasyarakatan, lembaga
non pemerintahan, dan tokoh masyarakat tersebut diharapkan dapat merumuskan
isu-isu strategis, sasaran, fokus, dan arah kebijakan, serta prioritas
pembangunan tahun 2024-2026.
Salah satu poin Sekda adalah pentingnya pelaksanaan sistem
pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang hingga saat ini masih belum dapat
diadopsi Pemda Lombok Timur. Ia menyebut SPBE tidak hanya memudahkan
masyarakat, tetapi juga memudahkan Pemerintah dalam upaya pelayanan kepada
masyarakat. Karenanya ia berharap ini menjadi perhatian untuk dimuat dalam RPD
tersebut, ”pada masa transisi bisa menyiapkan SPBE yang matang. Harus dimulai
dari yang kecil,” ungkapnya. Diharapkannya pula agar ke depan seluruh OPD
memiliki aplikasi yang dapat mendorong kinerja pemerintahan, memudahkan
pelayanan kepada masyarakat.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) juga diingatkan
Sekda. Kendati pencapaian Lombok Timur pada lima tahun terakhir terus membaik,
terutama terkait indeks pembangunan manusia (IPM), akan tetapi beberapa aspek
masih harus diperhatikan. Angka gagal tumbuh (stunting) yang
percepatan penurunannya baik, masih harus mengejar target 14% standar nasional.
Demikian pula dengan pendapatan per kapita. Sekda meminta agar dilakukan
intervensi ke akar masalah. Ia menilai pertanian sebagai salah satu sektor
penopang perekonomian masyarakat tidak ditinggalkan.
Forum konsultasi publik dalam rangka penyusunan rancangan awal RPD
tahun 2024-2026 tersebut berlangsung di Rupatama 1 Kantor Bupati Lombok Timur
pada Kamis (2/3). Forum ini dihadiri pula ketua DPRD Lombok Timur yang
menyampaikan saran dan masukan/ pokok pikiran dewan sebagai salah satu materi.
(*)
Post a Comment