Bupati Lotim Kumpulkan Pimpinan Ponpes, Ini yang di Bahas
Lombok Timur Nusrapost.com -- Mencermati situasi dan kondisi yang tengah terjadi di beberapa Pondok Pesantren di Lombok Timur yang dikhawatirkan dapat berpengaruh terhadap keamanan, ketertiban, dan kondusifitas masyarakat, Bupati Lombok Timur H. M. Sukiman Azmy menggelar pertemuan dengan Forum Pimpinan Pondok Pesantren Kabupaten Lombok Timur, Kemenag Lotim, dan jajaran Forkopimda. Kegiatan itu berlangsung di Rupatama I Kantor Bupati Selasa (23/5/2023).
Pertemuan tersebut dijadikan sebagai langkah antisipasi terhadap informasi liar yang berkembang di masyarakat tentang Pondok pesantren sehingga perlu adanya penjelasan yang benar dari pihak yang terkait dengan kasus demikian.
Pada saat memimpin pertemuan Bupati menyampaikan, meskipun beberapa kasus yang tengah terjadi dan mencoreng nama Lombok Timur sebagai daerah yang agamis, namun sejauh ini masyarakat masih dalam keadaan kondusif.
"Ini menjadi atensi semua pihak untuk bersama menyelesaikan permasalahan tersebut agar masalah yang sama tidak terulang lagi,"ungkapnya.
Ia juga menilai pertemuan dengan Pimpinan Ponpes harus sering diagendakan secara berkala dan bergilir di masing-masing Ponpes dalam rangka pembinaan dan evaluasi terhadap tingkat perkembangan lembaga ponpes tersebut.
Hal tersebut bukan tanpa alasan mengingat Lombok Timur memiliki 257 Ponpes dan 167 Ponpes yang menggunakan sistem asrama dalam proses pembelajarannya, untuk itu pengawasan terhadap semua ponpes harus lebih ditingkatkan lagi.
Selain itu, Bupati juga dengan tegas mengatakan akan melakukan penertiban terhadap ponpes yang tidak memenuhi persyaratan sebagai lembaga Pendidikan baik dari segi fasilitas, izin dan sebagainya.
Di tempat yang sama, Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Timur Efi Laila Kholis juga menyoroti hal yang sama terkait masih banyak Ponpes yang tidak memiliki izin dan tidak terdaftar di Kemenag, namun bisa melaksanakan aktivitas belajar mengajar. Menurutnya Lombok Timur seharusnya tempat yang paling aman untuk belajar di Ponpes, untuk itu semua pihak harus tegas melakukan pengawasan dan penertiban terhadap Ponpes yang berpotensi merugikan.
Selain itu ia berharap agar Forkopimda lebih khususnya Kejari Lombok Timur dapat melakukan Kerjasama dengan Ponpes untuk mencegah hal- hal yang tidak diinginkan. (**)
Post a Comment