Tahun 2024 BPN Lotim Target Puluhan Ribu Tanah Tercover PTSL

Penulis : nusrapost.com March 01, 2024 0

I Komang Suarta Kepala Kantor Pertanahan Lombok Timur 

Lombok Timur Nusrapost.com -- Sebagai langkah untuk menjalankan program prioritas Nasional yang diberikan oleh kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Republik Indonesia. Tahun 2024, Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lombok Timur menargetkan 10.307 tanah tercover dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Kepala Kantor Pertanahan (Kantah) Lombok Timur I Komang Suarta mengatakan, Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) di Lombok Timur tahun ini menyasar 10. 307 bidang tanah yang tersebar di 6 (enam) desa.

“ 6 Desa yang sudah memenuhi teknis yaitu Desa Pengadangan Kecamatan Pringgasela, Desa Labuhan Lombok dan Desa Kerumut di Kecamatan Pringgabaya, Kemudian Desa Sukamulia dan Sukamulia Timur serta Desa Kotaraja Kecamatan Sikur," katanya saat ditemui di ruangannya, Jum'at (01/03/2024)

Ia menjelaskan, Dalam menyelesaikan proses tersebut pihaknya telah membentuk 4 tim PTSL yang bekerja untuk proses berjalannya program di tahun ini dan pada bulan Maret target pengukuran tuntas. Sehingga pada bulan April sertifikat sudah mulai diterbitkan. Dari itu Ia berharap 10.307 bidang tanah dapat terselesaikan pada bulan Juni. Sehingga pihaknya bisa mengajukan Kouta tambahan.

"Kemungkinan kita dapat tambahan kouta lagi di tahun ini, jika 10.307 sertifikat bisa rampung, makanya kita juga menunggu terhadap target-target dari provinsi lain yang belum tercapai," terangnya.

Menurut Suarta, peran aktif pemerintah desa dan masyarakat sangat membantu dan bahkan menjadi kunci utama keberhasilan berjalannya program tersebut dengan baik.

"Karena ini juga kesempatan, kalau tidak di jalankan dengan baik maka kecil kemungkinan mereka akan dapat di tahun berikutnya. Sebab masih banyak desa yang sedang antri," ujarnya.

Ia melanjutkan, di Lotim dengan wilayah yang luas di kabupaten/ kota di NTB masih banyak bidang tanah yang tak miliki sertifikat. "Masih sekitar 50 persen atau setengah luas wilayah Lotim yang belum miliki sertifikat," ujarnya.

Ia menambahkan, kegiatan program PTSL ini sudah berjalan dari tahun 2017, untuk biaya sendiri tidak di pungut atau gratis mulai dari kegiatan penyuluhan sampai penerbitan karena sudah di biayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Namun yang muncul yaitu biaya pada tahap pra sertifikasi itu murni dilakukan oleh desa seperti penyiapan alas hak, pembelian matre, pemasangan patok yang dibebani kepada pemohon maksimal sebesar 350 ribu sesuai aturan yang ditetapkan.

"Kita berharap biaya bisa lebih berkurang biar tak membebani masyarakat," tutupnya. (np)

Ikuti kami di google news