Ketua Bawaslu Suaidi Mahsun, Apresiasi Deklarasi Netralitas ASN Inisiatif Pemda Lotim

Ketua Bawaslu Suaidi Mahsun, Apresiasi Deklarasi Netralitas ASN Inisiatif Pemda Lotim


 

Nusrapost.com – Menjelang perhelatan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024, ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup Pemerintah Daerah Lombok Timur bersama seluruh perangkat desa dan Tenaga kesehatan secara resmi mendeklarasikan diri untuk tetap menjaga netralitas pada pesta demokrasi tahun ini. Deklarasi yang berlangsung di Balroom Kantor Bupati Lombok Timur, Kamis (3/10/), di hadir Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hasanuddin bersama penyelenggara Pemilu baik KPU dan Bawaslu.

Dalam kesempatan itu, Ketua Bawaslu Lombok Timur, Suaidi Mahsun memberikan apresiasi pada ASN yang telah mendeklarasikan diri untuk menjaga netralitas pada perhelatan pemilukada serentak 2024.

“Dari 10 Kabupaten/Kota di NTB, ASN Lombok Timur menjadi yang pertama mendeklarasikan netralitas. Ini patut kami apresiasi, atas terselenggaranya acara ini,”ungkapnya.

Menurutnya, Deklarasi yang diinisiasi oleh Pemkab Lotim, sangat penting bagi Bawaslu. Sebab Deklarasi netralitas di jajaran ASN ini menjadi komitmen dan pengikat sebuah pernyataan Pemkab Lotim, untuk betul-betul menjaga netralitas seluruh ASN yang ada.

Deklarasi ini juga kata dia, sebagai bentuk sayangnya Pj Bupati terhadap para ASN di bumi patuh karya. Yang tujuannya agar tidak ada ASN, Kades dan perangkat desa yang tersandung pelanggaran administrasi, lebih-lebih tersandung pidana pemilu.

“Di penyelenggaraan Pilkada tahun ini, kami sudah menangani enam ASN yang melanggar netralitasnya. Kesemuanya sudah kami teruskan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KSN) untuk ditindak lanjuti,” kata pria yang akrab di panggil Suaidi itu.

Lanjut dijelakan suaidi, Dalam penanganan pelanggaran, oknum ASN yang melanggar sudah dimasukkan ke dalam aplikasi yang terkoneksi langsung dengan Kemenpan RB, KASN, BKPSDM dan instansi pemerintah lainnya, sehingga ASN yang melakukan pelanggaran akan terpantau oleh KSN dan Kemenpan RB.

Adapun, ASN yang masuk ke dalam aplikasi tersebut  akan berdampak terhadap promosi dan karirnya kedepan, oleh karena itu, sangat disayangkan jika ada ASN yang tersandung kasus hukum di Pilkada tahun ini. Selain itu, ia mengingatkan bahwa, Hari ini sudah memasuki hari ke-9 masa kampanye. Pengawasan  Bawaslu sedang kencang-kencangnya dilakukan sebab pada tahapan kampanye ini potensi pelanggaran begitu tinggi.

"Untuk itu kami harap ASN untuk benar-benar menjaga netralitas,” tambahnya.

Sementara itu, Pj Bupati Lotim, HM Juaini Taofik menjelaskan salah satu tugas Pj Bupati setelah resmi diperpanjang kembali pada 26 September 2024 lalu, adalah menyukseskan dan menjaga netralitas ASN pada Pilkada 2024.

Tugas tersebut telah diimplementasikan dengan melakukan deklarasi netralitas ASN, Kades dan perangkat desa. Tujuan dilakukan deklarasi ini semata-mata untuk ASN, agar tidak tersandung dengan pelanggaran netralitas ASN itu sendiri. Sehingga tetap fokus dalam memberikan pelayanan publik.

“Ada tiga tugas dan fungsi ASN yakni sebagai pelaksana kebijakan publik, pemberi pelayanan publik dan sebagai perekat persatuan bangsa,”terangnya.

Untuk itu ASN harus netral pada Pilkada tahun ini, tidak ada lagi ASN yang tersandung kasus hukum di Pilkada. Terpenting adalah netralitas di media sosial, karena banyak yang tidak sadar dan tidak merasa melanggar netralitas itu. Maka berhati-hatilah dalam bermain media sosial.

“Netralitas adalah harga mati,” terang Taofik (Np)

Tags

Post a Comment