Serikat Nelayan Independen Tolak Kebijakan Pemerintah Tentang Pemasangan VMS

Penulis : nusrapost.com January 24, 2025 0

Hasan Gauk Ketua Umum Serikat Nelayan Independen 

Nusrapost.com -- Pemasangan Vessel Monitoring System (VMS) disinyalir akan menambah beban tidak masuk akal bagi para nelayan kecil yang selama ini telah berjuang untuk bertahan hidup.

Buntut dari itu, Ketua Umum Serikat Nelayan Independen Hasan Gauk, menyatakan penolakannya terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan pemasangan Vessel Monitoring System (VMS). Menurutnya, kebijakan tersebut semakin memberatkan nelayan kecil yang sudah berada dalam kondisi ekonomi yang sangat sulit.

"Apakah pemerintah benar-benar memahami situasi yang dihadapi nelayan kecil? Kebijakan VMS ini jelas-jelas mengabaikan kenyataan di lapangan, dan kami tidak akan tinggal diam!" tegas Hasan Gauk dalam pernyataannya Jumat (24/1/2025).

Ia mengungkapkan kekesalan terkait kebijakan ini yang dirasa sangat tidak berpihak pada nelayan kecil. Dimana, para Nelayan kecil sudah menghadapi berbagai tantangan, mulai dari fluktuasi harga pasar hingga sulitnya akses ke peralatan modern. Kini, dengan adanya sistem pemantauan yang seolah-olah ingin menjamin keamanan.

“kami merasa seperti dikepung oleh kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat kecil,”jelasnya.

Dampak pemasangan VMS ini, lanjut pria yang akrab disapa Hasan itu,bahwa bukan hanya soal pengawasan, tetapi juga berisiko mengancam eksistensi nelayan kecil sebab pemasangan VMS bukan hanya menambah beban biaya operasional, tetapi juga memberikan kesan bahwa Nelayan harus selalu diawasi, padahal nelayan hanyalah petani laut yang berjuang untuk nafkah sehari-hari.

“Jika pemerintah tidak segera merespons tuntutan kami, tidak menutup kemungkinan akan terjadi penolakan massal dari seluruh elemen nelayan!" tandasnya.

Selain itu, Hasan juga menyoroti masalah pembatasan kuota tangkap yang diberlakukan oleh Pemerintah, yang menurutnya akan sangat merugikan nelayan kecil. Pembatasan ini membuat para nelayan kesulitan beradaptasi dengan situasi, karena hasil tangkapan mereka dibatasi, sementara permintaan pasar terus meningkat.

"Kami merasa seperti ditinggalkan! Di satu sisi, kami dibebani oleh kuota tangkap yang sangat ketat dan di sisi lain, kami harus menghadapi tingginya PNBP 5% yang diterapkan kepada nelayan kecil. Kami ingin bertanya, untuk siapa semua ini?" serunya. "Apakah pemerintah ingin menghancurkan sumber kehidupan kami dan menggantinya dengan kebijakan yang menguntungkan segelintir orang? Apa jaminan pasti untuk pasar kami?"

Dalam kesempatan tersebut, Hasan Gauk menegaskan pentingnya adanya dialog yang konstruktif dan transparansi, terlebih dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Ia mengajak Pemerintah untuk lebih mendengarkan suara nelayan dan memahami kenyataan yang ada di lapangan.

"Kami siap untuk berjuang bersama, tetapi kami juga ingin pemerintah menyadari bahwa nelayan kecil adalah bagian penting dari perekonomian bangsa. Kami tidak ingin dilihat sebagai penghalang, tetapi sebagai mitra dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan. Jika Pemerintah tidak mau membawa perubahan, akan ada konsekuensi yang harus dihadapi!" ujar Hasan dengan penuh keyakinan. (np)