Pertanyakan Kelangkaan Pupuk, Aktivis Lotim Gedor Dinas Pertanian Hingga DPRD Lotim

Penulis : nusrapost.com January 21, 2025 0

Para aktivis saat mempertanyakan soal Kelangkaan Pupuk

Nusrapost.com -- Masalah kelangkaan pupuk subsidi di Lombok Timur menjadi perhatian penting karena berdampak langsung pada produktivitas petani, terutama dalam mendukung program swasembada pangan nasional.

Oleh karena itu, Sejumlah tokoh aktivis di kabupaten Lombok Timur melakukan aksi dengan mendatangi kantor Dinas Pertanian Lombok Timur. Tujuannya untuk bertemu langsung dengan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pertanian dan meminta penjelasan terkait kelangkaan pupuk subsidi yang tengah dirasakan masyarakat petani di wilayah tersebut.  

Namun karena tidak bertemu dengan pejabat di kantor dinas pertanian, Aksi tersebut beralih ke Komisi VI DPRD Lotim. Hal demikian lantaran para aktivis mendapat informasi bahwa Plt Kadis menghadiri rapat kerja dengan DPRD setempat.

Sesampai di kantor DPRD, Mereka para aktivis bertemu dan menyampaikan keluhan masyarakat petani secara langsung di hadapan Kadis dan anggota dewan.  

Eko Rahadi, Ketua Forum Rakyat Bersatu (FRB), menegaskan bahwa kelangkaan pupuk ini menjadi masalah serius bagi petani. Ia menduga adanya keterlibatan oknum pelaksana lapangan (PL) dalam masalah distribusi pupuk.  

“Pupuk sangat sulit kita dapatkan. Jangan Kadis hanya duduk di meja saja. Coba turun lapangan, kami melihat ada keterlibatan oknum PL,” kata Eko saat menyampaikan aspirasinya di hadapan Komisi VI DPRD Lotim.  

Eko juga meminta Kadis Pertanian untuk tidak hanya menerima laporan semata, tetapi turun langsung ke lapangan untuk memastikan petani mendapatkan pupuk subsidi yang menjadi hak mereka. Ia mengingatkan pentingnya peran dinas dalam mendukung program swasembada pangan pemerintah pusat.  

“Kita minta Kadis jangan hanya menerima laporan saja, tapi turun ke lapangan cek langsung apakah petani menerima,” tegasnya.  

Selain itu, Deni Rachman, salah satu aktivis yang hadir, menyoroti masalah data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) yang dianggap bermasalah. Banyak petani tidak terdaftar dalam sistem RDKK sehingga tidak mendapatkan hak mereka atas pupuk subsidi.  

“Kami minta data untuk diperbaiki. Jangan hanya alasan data NIK KTP tidak diakui, tetapi petani tetap tidak mendapatkan haknya,” tandas Deni singkat.  

Deni menegaskan bahwa Dinas Pertanian seharusnya bisa membantu memperbaiki data agar petani yang membutuhkan pupuk subsidi dapat menerima haknya tanpa hambatan.  

Hingga berita ini diturunkan, rapat kerja antara Komisi VI DPRD Lotim dan Dinas Pertanian masih berlangsung. Pihak Dinas Pertanian belum memberikan pernyataan resmi terkait tuntutan para aktivis dan masalah kelangkaan pupuk ini. (*)