Sekda NTB Terima Penghargaan Dalam Pengelolaan Anggaran Satker Transformasi Pembangunan Terbaik
 |
| Sekda NTB saat menerima Cinderamata penghargaan |
Nusrapost.com -- Dalam rangka mengawali pelaksanaan anggaran tahun 2025, Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB menggelar Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Semester I 2025. Kegiatan yang berlangsung di Aula KPPN Mataram ini dihadiri oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi NTB dan berbagai Satuan Kerja, dengan tujuan untuk memperkuat koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan anggaran di daerah.
Pada kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Drs. H. L. Gita Ariadi, M.Si, menerima penghargaan atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Dekonsentrasi/Transformasi Pembangunan Terbaik. Penghargaan ini diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap kualitas kinerja pelaksanaan anggaran, yang dinilai berdasarkan kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, serta kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Penghargaan lain juga diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah DJPb NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, S.Si., M.A., M.T., kepada Satuan Kerja yang telah menunjukkan kinerja terbaik dalam 8 kategori. Di antara kategori yang diberikan adalah Satker Pagu Kecil, Satker Pagu Sedang, Satker Pagu Besar, Satker Pembina Terbaik, Satker BLU Terbaik, Satker DK/TP Terbaik, Satker Mitra Media Terbaik, dan Satker dengan nilai IKPA 100.
Beberapa perangkat daerah di Provinsi NTB yang mendapat penghargaan meliputi Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta Sekretariat Daerah Provinsi NTB, yang semuanya memperoleh penilaian dengan kategori "Sangat Baik."
Dalam sambutannya, Sekda NTB, Miq Gita, menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi NTB untuk terus mengawal pelaksanaan APBN dan APBD guna mendukung pembangunan di daerah.
“Penting untuk membelanjakan anggaran dengan tepat sasaran untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah dan menciptakan tata kelola yang lebih sehat,” ujarnya.
Sementara itu, Kakanwil DJPb NTB, Ratih Hapsari Kusumawardani, dalam Rakorda tersebut, menyampaikan bahwa APBN 2025 dirancang untuk menjaga stabilitas, inklusivitas, dan keberlanjutan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, tantangan global seperti konflik regional yang terjadi saat ini memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian nasional, terutama melalui gangguan rantai pasok dan penurunan investasi. Hal ini, menurutnya, mempengaruhi upaya pemerintah dalam mendorong pemerataan kesejahteraan di seluruh wilayah, termasuk NTB.
Ratih mengingatkan bahwa pengelolaan APBN yang tepat sasaran dan adaptif sangat penting untuk mengantisipasi dampak dari situasi global yang tidak pasti ini. Pemerintah diharapkan tetap dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjaga momentum pembangunan serta peningkatan kualitas hidup meskipun dalam kondisi yang penuh tantangan.
Sebagai bagian dari komitmen terhadap tata kelola yang bersih, transparan, dan akuntabel, Kanwil DJPb Provinsi NTB menegaskan komitmennya untuk menolak segala bentuk gratifikasi. Semua layanan di Kanwil DJPb dan KPPN adalah bebas biaya atau nol rupiah. Ratih pun mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemukan penyimpangan terkait hal ini melalui saluran pengaduan resmi yang disediakan oleh Kementerian Keuangan.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen tinggi terhadap pengelolaan anggaran yang baik, Rakorda ini diharapkan dapat memperkuat pelaksanaan APBN dan APBD yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat NTB.(*)
Post a Comment